Peran Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Laut di Indonesia
Peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hukum merupakan landasan utama dalam menindak tindak pidana di laut.
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki hukum laut yang cukup lengkap, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Hukum ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum di laut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Dino Ardiansyah, peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut sangat penting karena laut Indonesia seringkali menjadi tempat kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, narkoba, dan pencurian ikan.
“Penegakan hukum yang kuat dan efektif sangat diperlukan untuk melindungi sumber daya laut Indonesia dan mencegah kerugian ekonomi akibat tindak pidana di laut,” ujar Dino.
Selain Undang-Undang Kelautan, Indonesia juga memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana di Laut. Peraturan ini memberikan tata cara yang jelas dalam penanganan tindak pidana di laut.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut harus diintegrasikan dengan upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di wilayah perairan Indonesia.
“Kita harus terus berupaya meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, seperti KKP, TNI AL, dan Polri, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut,” ujar Sakti.
Dengan adanya kerjasama yang baik antara lembaga terkait dan penerapan hukum yang kuat, diharapkan penanganan tindak pidana laut di Indonesia dapat lebih efektif dan terjamin keamanannya. Peran hukum dalam hal ini sangatlah krusial dan harus terus diperkuat untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.